Penangkapan Dadan dan Ujian Besar MBG
Mengganti pejabat tidak otomatis membersihkan program. Yang harus dibongkar adalah sistem yang membuat penyimpangan bisa tumbuh.
Itulah catatan utama setelah Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, ditangkap dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program yang sejak awal dijual sebagai janji besar pemerintahan Prabowo-Gibran kini memasuki fase paling genting: krisis kepercayaan.
MBG bukan program kecil. Ia membawa nama anak-anak, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan. Ia dijual sebagai investasi gizi, investasi pendidikan, dan investasi masa depan bangsa. Tetapi ketika pejabat puncak lembaga pelaksananya terseret perkara hukum, publik tidak bisa diminta tetap percaya hanya karena pemerintah berkata program akan terus berjalan.
Publik berhak bertanya: apakah MBG sedang dibersihkan, atau hanya sedang diganti kemasan?
Jangan Berhenti pada Satu Nama
Penangkapan Dadan tidak boleh dijadikan akhir cerita. Dalam program sebesar MBG, penyimpangan hampir mustahil hanya soal satu orang. Jika ada dugaan masalah dalam seleksi yayasan pengelola dapur, pengadaan barang, insentif pelaksana, atau konflik kepentingan, maka penyidikan harus masuk ke seluruh rantainya.
Siapa yang menyusun aturan?
Siapa yang memverifikasi mitra?
Siapa yang menyetujui dapur?
Siapa yang mengatur pengadaan?
Siapa yang menerima insentif?
Siapa yang menikmati margin?
Siapa yang mengawasi kualitas makanan?
Siapa yang membiarkan sistem berjalan tanpa kontrol memadai?
Pertanyaan ini harus dijawab. Bukan untuk menghukum orang tanpa bukti. Tetapi untuk memastikan negara tidak menjadikan satu tersangka sebagai tempat membuang seluruh kesalahan sistem.
Jika akar masalahnya adalah desain program yang terlalu cepat, terlalu besar, dan terlalu lemah pengawasan, maka mengganti kepala lembaga saja tidak cukup.
MBG Terlalu Besar untuk Dikelola dengan Gelap
Sejak awal, MBG mengundang pertanyaan karena skalanya raksasa. Program ini membutuhkan dapur, penyedia bahan makanan, distribusi, standar gizi, tenaga pelaksana, alat pendukung, verifikasi penerima, dan pengawasan harian.
Dalam program sebesar itu, tata kelola harus dibuat seperti kaca: terang, bisa dilihat, bisa diuji.
Masalahnya, publik selama ini lebih sering diberi narasi besar daripada data rinci. Pemerintah mengatakan MBG untuk anak bangsa. Pemerintah mengatakan MBG akan memperbaiki gizi. Pemerintah mengatakan MBG akan menggerakkan ekonomi lokal. Semua itu baik sebagai tujuan. Tetapi tujuan baik tidak bisa menggantikan transparansi.
Berapa biaya per porsi?
Berapa untuk bahan makanan?
Berapa untuk operasional?
Berapa untuk insentif mitra?
Siapa penyedia makanan?
Bagaimana seleksi yayasan pengelola dapur?
Apakah ada pihak yang terafiliasi dengan pejabat?
Bagaimana kualitas makanan diuji?
Bagaimana laporan dapur diverifikasi?
Tanpa jawaban rinci, MBG akan terus dibayangi kecurigaan.
Fokus ke Daerah Terpencil: Perbaikan atau Pengakuan Salah Desain?
Setelah kasus ini mencuat, pemerintah menyatakan akan mengubah fokus MBG ke daerah-daerah terpencil dan mengurangi pembangunan dapur baru. Di satu sisi, langkah ini bisa dibaca positif. Daerah terpencil memang sering paling membutuhkan intervensi negara. Anak-anak di wilayah sulit akses pangan, gizi, dan infrastruktur harus menjadi prioritas.
Tetapi di sisi lain, publik juga berhak bertanya: mengapa baru sekarang?
Apakah desain awal terlalu mengejar skala?
Apakah pemerintah terlalu cepat membangun dapur tanpa kesiapan sistem?
Apakah target penerima terlalu besar sebelum pengawasan siap?
Apakah perubahan ini bentuk evaluasi jujur, atau sekadar respons politik setelah skandal muncul?
Koreksi kebijakan boleh dilakukan. Bahkan harus dilakukan jika desain awal bermasalah. Tetapi pemerintah harus jujur menyebutnya sebagai koreksi, bukan sekadar “penyesuaian teknis”.
Dalam negara demokrasi, mengakui desain yang keliru bukan kelemahan. Yang lemah adalah terus mempertahankan program bermasalah demi menjaga citra.
Anak Jangan Dijadikan Tameng Politik
Setiap kritik terhadap MBG sering berisiko dibalas dengan narasi moral: apakah kita tidak ingin anak-anak makan bergizi?
Ini framing yang harus ditolak.
Mengkritik MBG bukan berarti menolak anak makan. Mengkritik MBG justru berarti menjaga agar uang makan anak tidak dimakan jaringan rente. Mengkritik MBG berarti memastikan makanan aman, bergizi, tepat sasaran, dan tidak menjadi proyek bancakan.
Anak-anak tidak boleh dijadikan tameng politik.
Jika program membawa nama anak, standar pengawasannya harus lebih tinggi. Bukan lebih rendah.
Jika program menggunakan uang negara, transparansinya harus lebih besar. Bukan lebih tertutup.
Jika program menjadi janji utama presiden, akuntabilitasnya harus lebih keras. Bukan lebih kebal kritik.
MBG hanya bisa diselamatkan jika pemerintah berhenti memperlakukan kritik sebagai gangguan.
Pemerintah Harus Bongkar Sistem Dapur MBG
Kalau pemerintah ingin memulihkan kepercayaan publik, langkah pertama bukan konferensi pers. Langkah pertama adalah membuka sistem.
Buka daftar dapur penerima izin.
Buka daftar yayasan atau mitra pengelola.
Buka standar seleksi.
Buka biaya per porsi.
Buka komponen operasional.
Buka hasil evaluasi kualitas makanan.
Buka laporan dapur bermasalah.
Buka mekanisme pengaduan orang tua dan sekolah.
Buka audit internal dan eksternal.
Tanpa itu, publik hanya diminta percaya kepada sistem yang justru sedang dipertanyakan.
Pemerintah juga harus memastikan Kejaksaan Agung menelusuri aliran uang. Dalam perkara korupsi program besar, uang adalah peta. Dari aliran uang, publik bisa melihat apakah penyimpangan berhenti pada pejabat tertentu, atau melibatkan jaringan yang lebih luas.
Jangan Hanya Ganti Kepala, Ganti Cara Kerja
Penunjukan pejabat baru di BGN tidak boleh menjadi kosmetik. Pejabat baru harus datang dengan mandat bersih-bersih, bukan sekadar melanjutkan program dengan wajah berbeda.
Jika hanya orangnya diganti tetapi mekanisme tetap gelap, maka masalah yang sama bisa muncul kembali.
Jika hanya struktur dipoles tetapi seleksi mitra tetap tidak transparan, penyimpangan bisa berulang.
Jika hanya narasi diperbaiki tetapi pengawasan tetap lemah, anak-anak tetap berisiko menerima makanan buruk, sementara uang negara tetap rawan bocor.
Yang harus diubah adalah cara kerja.
Program besar seperti MBG membutuhkan tata kelola yang disiplin, transparan, terukur, dan diawasi berlapis. Tidak cukup mengandalkan loyalitas pejabat. Tidak cukup mengandalkan niat baik. Tidak cukup mengandalkan kecepatan eksekusi.
Dalam program publik, kecepatan tanpa pengawasan adalah undangan bagi penyimpangan.
DPR Jangan Hanya Jadi Penonton
DPR juga tidak boleh hanya berperan sebagai penonton yang bereaksi setelah kasus meledak. Fungsi pengawasan harus dijalankan sejak program dirancang, bukan setelah pejabat ditangkap.
DPR harus memanggil BGN, Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan aparat penegak hukum untuk menjelaskan secara terbuka tata kelola MBG. Publik perlu tahu apakah ada celah sistem yang sejak awal sudah diingatkan tetapi diabaikan.
Pertanyaan DPR seharusnya sederhana:
Mengapa verifikasi mitra bisa bermasalah?
Siapa yang mengawasi pengadaan?
Bagaimana standar keamanan pangan?
Berapa dapur yang bermasalah?
Berapa laporan keracunan atau makanan tidak layak?
Berapa anggaran yang sudah terserap?
Berapa manfaat yang benar-benar bisa diukur?
Jika DPR gagal mengawasi, maka parlemen ikut bertanggung jawab secara politik atas lemahnya kontrol program.
MBG Masih Bisa Diselamatkan
Meski kasus Dadan menjadi pukulan besar, MBG tidak harus otomatis dihentikan. Program makan bergizi tetap punya tujuan penting. Banyak anak memang membutuhkan intervensi gizi. Banyak keluarga rentan membutuhkan bantuan. Banyak sekolah bisa terbantu jika program berjalan baik.
Tetapi menyelamatkan MBG berarti membersihkannya, bukan menutupinya.
Menyelamatkan MBG berarti membuka data, bukan memperkuat propaganda.
Menyelamatkan MBG berarti menghukum pelaku penyimpangan, bukan hanya mengganti pejabat.
Menyelamatkan MBG berarti memperbaiki desain, bukan memaksakan target demi citra.
Menyelamatkan MBG berarti mendengar kritik masyarakat sipil, orang tua, guru, ahli gizi, dan auditor.
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin MBG bertahan, maka pemerintah harus berani mengakui bahwa program ini pernah berjalan dengan tata kelola yang patut dipertanyakan.
Penutup: Jangan Biarkan Anak Jadi Alasan untuk Menutup Borok Anggaran
Pada akhirnya, penangkapan Dadan Hindayana harus menjadi pintu masuk untuk membongkar tata kelola MBG secara menyeluruh.
Bukan sekadar drama hukum.
Bukan sekadar pergantian pejabat.
Bukan sekadar manuver komunikasi politik.
Yang harus diselamatkan adalah uang rakyat, keselamatan anak, kualitas makanan, dan kepercayaan publik.
Jika MBG bersih, buka buktinya.
Jika MBG bermasalah, bongkar pelakunya.
Jika desainnya keliru, perbaiki.
Jika ada jaringan rente, putus sampai akar.
Program makan bergizi tidak boleh menjadi proyek gelap yang bersembunyi di balik wajah anak-anak sekolah.
Sebab anak memang harus kenyang.
Tetapi negara juga harus bersih.
Dan rakyat berhak memastikan bahwa yang kenyang dari MBG bukan justru orang-orang yang bermain di balik anggaran.
