Opini
Program Makan Bergizi Gratis adalah kartu politik terbesar Prabowo Subianto. Ia bukan sekadar program sosial, tetapi simbol kekuasaan: janji bahwa negara akan hadir sampai ke piring anak-anak. Masalahnya, justru karena menjadi simbol utama, MBG juga bisa berubah menjadi titik paling rapuh bila gagal dikelola.
Dalam politik, program unggulan bisa menjadi mahkota. Tetapi bila gagal, ia bisa menjadi batu sandungan. Dan dalam konteks 2029, kegagalan MBG berpotensi menjadi amunisi paling empuk bagi oposisi, termasuk Anies Baswedan, bila ia kembali masuk gelanggang pemilihan presiden.
Tentu, terlalu dini menyimpulkan Anies akan mengalahkan Prabowo. Pilpres 2029 masih jauh, konstelasi partai belum final, dan belum ada kepastian siapa saja yang benar-benar maju. Tetapi membaca politik bukan hanya menunggu pendaftaran calon di KPU. Politik harus dibaca dari luka publik yang sedang terbentuk hari ini.
MBG punya risiko politik yang besar karena menyentuh kebutuhan paling dasar: makan. Kalau berhasil, Prabowo bisa mengklaim dirinya sebagai presiden yang memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi kalau gagal, narasinya bisa berbalik tajam: negara memakai uang jumbo, tetapi dapur rakyat tetap tidak aman, tata kelola berantakan, dan anak-anak justru menjadi korban eksperimen kebijakan.
Tanda-tanda kerentanan itu mulai terlihat. Reuters melaporkan pemerintah Indonesia mempertimbangkan pemangkasan sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun dari anggaran program makan gratis yang disebut berada di kisaran Rp268 triliun. Laporan itu juga menyebut potensi pengurangan penerima manfaat dari 62,5 juta menjadi 49 juta orang, serta penundaan ekspansi lebih dari 13.000 dapur baru. (Reuters)
Sehari setelahnya, Reuters kembali melaporkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa pemerintah akan memangkas lagi belanja program tersebut demi efisiensi, dengan angka final menunggu keputusan Badan Gizi Nasional dan Presiden. (Reuters)
Di titik ini, oposisi tidak perlu menyerang dengan fitnah. Cukup mengajukan pertanyaan sederhana: jika program ini dirancang matang, mengapa harus dikoreksi sebesar itu? Jika targetnya solid, mengapa penerima manfaat bisa berpotensi berkurang drastis? Jika dapurnya siap, mengapa ekspansi ribuan dapur harus ditahan?
Pertanyaan seperti ini bisa menjadi bahan bakar politik yang kuat. Bukan karena rakyat anti makan gratis, tetapi karena rakyat bisa merasakan sendiri bila program besar tidak sesuai janji. Politik elektoral sering kali tidak dimenangkan oleh pidato paling indah, melainkan oleh siapa yang paling mampu menerjemahkan kekecewaan publik menjadi narasi perubahan.
Di sinilah Anies berpotensi masuk.
Anies selama ini dikenal mengandalkan narasi tata kelola, keadilan, dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak. Jika MBG terus tersandung masalah anggaran, pengawasan, distribusi, atau kualitas makanan, Anies bisa membangun kontras politik yang tajam: bukan menolak makan bergizi, tetapi menolak program sosial dikelola secara serampangan.
Narasi itu bisa sederhana: rakyat butuh gizi, bukan proyek politik; anak-anak butuh makan aman, bukan program yang diburu target; uang rakyat harus sampai ke piring anak, bukan tersesat di rantai pengadaan.
Masalahnya, MBG bukan program kecil. Badan Gizi Nasional sebelumnya menyatakan target program ini diproyeksikan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada awal 2026. Skala sebesar itu membuat MBG menjadi salah satu program paling ambisius dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia. (Badan Gizi Nasional)
Semakin besar skala program, semakin besar pula risiko politiknya. Salah sasaran sedikit saja bisa viral. Keracunan makanan di satu daerah bisa menjadi isu nasional. Dapur yang tidak siap bisa menjadi simbol kegagalan. Vendor bermasalah bisa menjadi pintu masuk tudingan konflik kepentingan. Dan pemangkasan anggaran bisa dibaca sebagai bukti bahwa janji besar ternyata tidak cukup kuat menahan kenyataan fiskal.
Reuters juga pernah melaporkan bahwa MBG merupakan bagian penting dari kampanye Prabowo pada 2024, dengan target awal menyediakan makanan gratis bagi sekitar 83 juta anak dan ibu hamil. Karena itu, nasib program ini tidak bisa dilepaskan dari legitimasi politik Prabowo sendiri. (Reuters)
Dalam politik, janji kampanye yang gagal biasanya lebih mematikan daripada janji kecil yang tidak terdengar. Sebab rakyat mengingat hal-hal yang paling sering diulang. Jika MBG terus dipromosikan sebagai wajah keberpihakan Prabowo, maka kegagalannya juga akan dibaca sebagai wajah kegagalan pemerintah.
Anies, bila cermat, tidak perlu menyerang gagasan makan gratis. Itu justru bisa menjadi jebakan. Menolak makan bergizi akan mudah dipelintir sebagai sikap tidak peduli kepada anak-anak. Yang lebih efektif adalah menyerang tata kelolanya: anggaran, akuntabilitas, keamanan pangan, keterlibatan daerah, transparansi vendor, dan efektivitas manfaat.
Dengan kata lain, medan serangnya bukan “makan gratis perlu atau tidak”, melainkan “mengapa program semulia ini dikelola dengan begitu banyak tanda tanya?”
Ini posisi politik yang lebih aman dan lebih kuat. Anies bisa tampil sebagai pembela akal sehat publik, bukan sekadar oposisi yang menolak semua hal. Ia bisa mengatakan: program gizi harus ada, tetapi desainnya harus benar; anak-anak harus makan, tetapi uang rakyat harus diawasi; negara harus hadir, tetapi tidak boleh menjadikan anak sekolah sebagai panggung politik.
Jika MBG makin membebani fiskal, isu ini juga bisa melebar ke soal APBN. Pemerintah menyebut efisiensi, tetapi publik bisa membaca pemangkasan sebagai sinyal bahwa program terlalu ambisius sejak awal. Di tengah tekanan biaya hidup, pajak, harga pangan, dan layanan publik yang belum memuaskan, MBG bisa menjadi simbol pertanyaan besar: apakah pemerintah sedang mengurus kebutuhan rakyat, atau sedang mempertahankan monumen politik presiden?
Namun, peluang Anies tetap bergantung pada tiga hal.
Pertama, apakah MBG benar-benar gagal secara nyata di mata publik. Jika program ini membaik, tepat sasaran, makanan aman, dan manfaatnya terasa luas, maka MBG justru bisa menjadi benteng elektoral Prabowo. Oposisi akan kesulitan menyerang program yang dirasakan langsung oleh keluarga penerima.
Kedua, apakah Anies punya kendaraan politik dan koalisi yang cukup. Popularitas saja tidak cukup dalam Pilpres. Tanpa dukungan partai, logistik, jaringan relawan, dan mesin politik yang solid, isu sebesar apa pun bisa berhenti sebagai percakapan publik tanpa daya elektoral.
Ketiga, apakah Anies mampu menawarkan alternatif, bukan sekadar kritik. Rakyat boleh marah terhadap program yang gagal, tetapi mereka tetap butuh jawaban. Jika Anies hanya menyerang MBG tanpa menawarkan desain perbaikan, kritiknya bisa dianggap oportunistik. Ia harus menjelaskan bagaimana program gizi bisa lebih murah, lebih aman, lebih lokal, lebih transparan, dan lebih dekat dengan sekolah serta pemerintah daerah.
Di sinilah 2029 bisa menjadi pertarungan narasi yang menarik. Prabowo kemungkinan akan membawa klaim keberlanjutan: program besar butuh waktu, kesalahan awal diperbaiki, dan negara sedang membangun fondasi jangka panjang. Sementara Anies bisa membawa narasi koreksi: program sosial tidak boleh dikelola dengan logika komando, anggaran jumbo harus diawasi, dan rakyat tidak boleh diminta percaya tanpa data.
Pertarungan itu bukan sekadar Prabowo versus Anies. Ini bisa menjadi pertarungan antara politik simbol dan politik akuntabilitas. Antara program yang dijual sebagai warisan kekuasaan dan pertanyaan publik tentang siapa yang benar-benar menikmati anggaran.
MBG bisa menjadi hadiah politik terbesar bagi Prabowo. Tetapi jika gagal, ia juga bisa menjadi senjata paling tajam bagi lawan-lawannya. Bukan karena makan gratis buruk, melainkan karena program baik yang dikelola buruk akan melahirkan kekecewaan yang lebih dalam.
Dan dalam demokrasi, kekecewaan yang terorganisir bisa berubah menjadi kekuatan elektoral.
Anies tahu cara memainkan bahasa perubahan. Prabowo punya beban untuk membuktikan janji kekuasaan. Jika sampai 2029 MBG lebih banyak diingat sebagai program mahal, bermasalah, tidak transparan, dan tidak konsisten, maka Anies tidak perlu menciptakan isu baru. Ia cukup mengambil isu yang disediakan oleh kegagalan pemerintah sendiri.
Pada akhirnya, Pilpres 2029 belum tentu ditentukan oleh siapa yang paling keras bicara nasionalisme, siapa yang paling sering tampil di panggung, atau siapa yang paling besar koalisinya. Bisa jadi, ia ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana: apakah makanan yang dijanjikan negara benar-benar sampai ke piring anak-anak dengan aman, layak, dan jujur.
Jika tidak, MBG bisa berubah dari mahkota Prabowo menjadi celah politik terbesar yang dibutuhkan Anies.
