Dalam politik, tidak ada permusuhan yang benar-benar abadi. Yang abadi biasanya hanya kepentingan. Karena itu, pertanyaan apakah Joko Widodo bisa akur lagi dengan PDI Perjuangan tidak bisa dijawab hanya dengan rasa sakit hati, nostalgia, atau romantisme masa lalu. Jawabannya harus dibaca dari kalkulasi kuasa: apa untungnya bagi Jokowi, apa untungnya bagi PDIP, dan siapa yang paling rugi bila pintu damai dibuka kembali.
Secara formal, hubungan Jokowi dan PDIP sudah putus. Pada Desember 2024, DPP PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membacakan surat pemecatan tersebut, dan PDIP menyatakan tidak lagi memiliki hubungan serta tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka setelah surat pemecatan dikeluarkan.
Pemecatan itu bukan peristiwa administratif biasa. Ia adalah penanda politik bahwa hubungan panjang Jokowi dan PDIP yang dimulai dari Solo, Jakarta, hingga dua periode di Istana, berakhir dengan luka besar. PDIP merasa ditinggalkan pada Pilpres 2024 ketika Jokowi dan keluarga politiknya dinilai berada di sisi yang berbeda dari keputusan resmi partai. Reuters pada April 2024 juga melaporkan bahwa PDIP menyatakan Jokowi dan Gibran tidak lagi menjadi anggota setelah mendukung Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.
Di titik ini, rekonsiliasi jelas tidak mudah. Bukan karena politik tidak bisa berdamai, tetapi karena luka PDIP terhadap Jokowi bukan sekadar beda pilihan. Bagi partai banteng, ini menyentuh soal disiplin partai, loyalitas kader, dan wibawa Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Dalam tradisi PDIP, hubungan antara partai dan kader bukan sekadar transaksi elektoral. Ada narasi ideologi, garis komando, dan sejarah panjang yang sangat dijaga.
Namun, apakah itu berarti pintu akur tertutup selamanya? Tidak juga.
Jokowi bukan figur politik biasa. Ia adalah presiden dua periode yang dibesarkan PDIP, lalu membangun jejaring kekuasaan sendiri setelah keluar dari orbit partai. Ia masih memiliki pengaruh sosial, jaringan relawan, dan kedekatan dengan sebagian elite pemerintahan. Gibran juga kini berada di posisi sangat strategis sebagai wakil presiden setelah mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Fakta ini membuat Jokowi tetap menjadi variabel politik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Reuters mencatat kemenangan Prabowo-Gibran pada 2024 dengan suara sekitar 58 persen, sementara Ganjar berada di kisaran 16 persen.
Bagi PDIP, berdamai dengan Jokowi bisa saja berguna jika partai membutuhkan jembatan politik menuju kekuasaan, akses ke pemilih Jokowi, atau stabilitas dalam menghadapi Pemilu 2029. Tetapi harga politiknya mahal. Rekonsiliasi terlalu cepat bisa dibaca sebagai kekalahan moral PDIP. Partai yang sebelumnya memecat Jokowi bisa terlihat menelan kembali amarahnya sendiri hanya demi kepentingan elektoral.
Di sisi lain, bagi Jokowi, akur dengan PDIP juga bukan pilihan tanpa risiko. Jika ia kembali merapat, ia bisa dianggap mengakui bahwa dirinya masih membutuhkan rumah politik lama. Padahal selama ini Jokowi justru terlihat ingin menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak lagi bergantung pada PDIP. Setelah Gibran menjadi wakil presiden dan sejumlah figur dekatnya tetap berada dalam pusaran kekuasaan, Jokowi punya alasan untuk merasa tidak harus pulang.
Karena itu, kemungkinan yang paling realistis bukan “Jokowi kembali menjadi kader PDIP”, melainkan komunikasi politik terbatas. Misalnya, pertemuan elite, saling menahan serangan, kerja sama tak langsung di isu tertentu, atau kesepahaman pragmatis menjelang 2029. Dalam politik Indonesia, akur tidak selalu berarti kembali satu rumah. Kadang cukup dengan tidak saling mengganggu.
Masalahnya, ada satu hambatan besar: Megawati.
Selama Megawati masih memegang kendali penuh PDIP, rekonsiliasi Jokowi-PDIP tidak bisa dilepaskan dari restu dan kalkulasi politiknya. Ini bukan hanya urusan struktur partai, tetapi urusan marwah. Jokowi mungkin bisa berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP. Tetapi tanpa sinyal dari Megawati, hubungan itu sulit berubah menjadi rekonsiliasi resmi.
Bagi Megawati, menerima kembali Jokowi bisa menimbulkan pertanyaan di internal partai. Bagaimana nasib kader yang tetap loyal kepada garis partai pada 2024? Bagaimana menjelaskan kepada akar rumput bahwa figur yang dianggap menyeberang bisa kembali dirangkul? Bagaimana menjaga wibawa keputusan pemecatan yang telah diumumkan secara resmi?
Namun, Megawati juga politisi berpengalaman. Ia paham kapan harus keras dan kapan harus membuka ruang. PDIP pernah berada di luar pemerintahan, pernah menjadi penguasa, dan berkali-kali membaca arah angin politik nasional. Jika suatu saat rekonsiliasi dengan Jokowi dianggap menguntungkan kepentingan strategis partai, bukan mustahil pintu komunikasi dibuka. Tetapi pintu itu kemungkinan tidak akan dibuka dengan mudah, apalagi dengan posisi seolah-olah PDIP yang membutuhkan Jokowi.
Pertanyaan berikutnya: apakah Jokowi membutuhkan PDIP?
Untuk jangka pendek, mungkin tidak terlalu. Jokowi masih punya kedekatan dengan kekuasaan melalui Gibran, jaringan relawan, dan hubungan dengan pemerintahan Prabowo. Namun untuk jangka panjang, terutama menuju 2029, Jokowi tetap membutuhkan kendaraan politik atau setidaknya aliansi yang mampu menjaga pengaruh keluarganya. Tanpa partai, pengaruh politik bisa besar di media, tetapi rapuh dalam pencalonan dan legislasi.
Di sinilah posisi Jokowi menjadi menarik. Ia bisa merapat ke partai lain, menjaga hubungan dengan Koalisi Indonesia Maju, atau membangun poros pengaruh di luar struktur formal partai. Tetapi semua pilihan itu punya risiko. Bergantung terlalu kuat pada Prabowo juga tidak aman, karena Prabowo punya kepentingan dan lingkaran sendiri. Sementara membangun rumah politik baru bukan perkara mudah.
Bagi PDIP, Jokowi juga masih menyisakan dilema. Di satu sisi, ia dianggap sebagai figur yang telah melukai partai. Di sisi lain, basis pemilih Jokowi tidak seluruhnya otomatis menjadi musuh PDIP. Banyak pemilih yang dulu memilih Jokowi karena PDIP, tetapi kemudian mengikuti arah Jokowi pada 2024. Jika PDIP ingin merebut kembali sebagian pemilih itu, partai harus memutuskan: apakah akan terus menyerang Jokowi, atau mulai memisahkan kritik kepada Jokowi dari upaya merebut kembali pemilihnya.
Inilah sebabnya rekonsiliasi Jokowi-PDIP bukan hanya soal dua elite bertemu dan bersalaman. Ini soal penataan ulang narasi. PDIP harus menjelaskan kepada publik apakah Jokowi adalah masa lalu yang ditinggalkan, atau aset politik yang suatu saat masih bisa diajak bicara. Jokowi juga harus menjelaskan apakah dirinya benar-benar sudah selesai dengan PDIP, atau masih membuka ruang pulang secara politik.
Kemungkinan akur tetap ada, tetapi bentuknya tidak akan sederhana. Rekonsiliasi personal mungkin lebih mudah daripada rekonsiliasi institusional. Jokowi dan elite PDIP bisa saja saling menyapa dalam forum kenegaraan. Megawati dan Jokowi bisa saja suatu hari tampil dalam satu acara. Tetapi mengembalikan hubungan politik seperti masa lalu hampir mustahil.
Sebab masa lalu itu sudah berubah. Jokowi bukan lagi kader yang sedang naik dari Solo menuju Jakarta. PDIP juga bukan lagi satu-satunya rumah politik yang menentukan nasib Jokowi. Kini ada Gibran, ada Prabowo, ada jaringan relawan, ada partai-partai lain, dan ada kalkulasi 2029 yang lebih rumit.
Jika ingin akur, syaratnya berat. Jokowi harus berhenti dipersepsikan sebagai ancaman bagi PDIP. PDIP harus berhenti melihat Jokowi semata sebagai pengkhianat politik. Keduanya harus menemukan kepentingan bersama yang lebih besar daripada luka 2024. Tanpa itu, rekonsiliasi hanya akan menjadi wacana elite yang tidak pernah benar-benar sampai ke meja keputusan.
Namun publik tidak boleh terlalu larut dalam drama personal Jokowi dan PDIP. Yang lebih penting adalah bagaimana konflik elite ini berdampak pada demokrasi. Jangan sampai pertarungan lama antara mantan kader dan partai justru membuat rakyat hanya menjadi penonton dari tawar-menawar kekuasaan. Persoalan publik jauh lebih besar: harga pangan, lapangan kerja, pajak, pendidikan, kesehatan, dan kualitas pemerintahan.
Kalau Jokowi dan PDIP suatu hari akur lagi, publik berhak bertanya: akur untuk apa? Untuk memperbaiki demokrasi, atau sekadar menyelamatkan kepentingan elite? Untuk membangun oposisi yang sehat, atau hanya membagi ulang kursi kekuasaan? Untuk mengoreksi arah negara, atau sekadar menghapus luka politik tanpa pertanggungjawaban?
Pertanyaan itu penting. Sebab rekonsiliasi elite sering dijual sebagai kedewasaan politik, padahal tidak jarang hanya menjadi transaksi baru di balik layar. Rakyat tidak boleh mudah terharu hanya karena dua tokoh yang dulu berjarak tiba-tiba berjabat tangan. Dalam politik, yang perlu diuji bukan senyumnya, tetapi isi kesepakatannya.
Jadi, apakah Jokowi bisa akur dengan PDIP lagi? Bisa, tetapi kecil kemungkinan kembali seperti dulu. Yang paling mungkin adalah hubungan pragmatis: tidak mesra, tetapi tidak selalu bermusuhan; tidak satu rumah, tetapi bisa saling menghitung; tidak kembali menjadi kader, tetapi tetap membuka jalur komunikasi.
Namun satu hal jelas: bila rekonsiliasi itu terjadi, publik harus menagih alasan yang lebih besar daripada sekadar kepentingan 2029. Sebab rakyat sudah terlalu sering menyaksikan elite bertengkar di depan panggung, lalu berdamai diam-diam ketika kepentingan mereka bertemu. Yang dibutuhkan publik bukan drama akur-akuran, melainkan politik yang jujur, akuntabel, dan berani menjelaskan kepada rakyat: siapa bersekutu dengan siapa, untuk tujuan apa, dan dengan harga politik sebesar apa.
