Harga kebutuhan pokok selalu menjadi ujian paling jujur bagi pemerintah. Sebab rakyat tidak makan pidato, tidak memasak dengan grafik ekonomi, dan tidak membayar belanja harian dengan klaim keberhasilan. Yang mereka hadapi setiap pagi adalah harga beras, minyak goreng, telur, cabai, gas, listrik, ongkos sekolah, cicilan, dan biaya hidup yang terus bergerak naik.
Di atas mimbar, pemerintah bisa berbicara tentang stabilitas ekonomi. Di layar presentasi, angka inflasi bisa terlihat terkendali. Tetapi di pasar, ibu-ibu punya hitungan sendiri. Mereka tahu persis kapan uang belanja mulai tidak cukup. Mereka tahu kapan lauk harus dikurangi. Mereka tahu kapan anak-anak harus diminta maklum karena isi dapur sedang menipis.
Di situlah letak masalahnya. Pemerintah sering menilai ekonomi dari atas, sementara rakyat merasakannya dari bawah. Bagi pejabat, kenaikan harga mungkin hanya persentase. Bagi keluarga kecil, kenaikan seribu atau dua ribu rupiah bisa mengubah isi piring.
Karena itu, setiap kali harga kebutuhan pokok naik, pertanyaan publik tidak boleh berhenti pada “ini karena pasar” atau “ini karena cuaca”. Alasan itu mungkin ada benarnya, tetapi tidak cukup. Negara tetap harus menjawab: di mana fungsi pengawasan? Di mana cadangan pangan? Di mana perlindungan untuk rakyat kecil? Di mana keberpihakan anggaran?
Rakyat tidak menuntut harga selalu murah secara tidak masuk akal. Yang rakyat tuntut adalah negara tidak boleh membiarkan pasar berjalan liar sementara warga kecil menjadi korban paling depan. Kalau distribusi bermasalah, perbaiki. Kalau ada permainan rantai pasok, bongkar. Kalau stok pangan rapuh, buka datanya. Kalau impor menjadi pilihan, jelaskan hitungannya secara jujur.
Masalah pangan bukan sekadar urusan perut. Ia adalah urusan martabat. Ketika keluarga miskin harus mengurangi lauk, itu bukan sekadar strategi bertahan hidup. Ketika ibu rumah tangga harus berutang di warung untuk membeli beras, itu bukan sekadar cerita kecil. Ketika anak berangkat sekolah dengan sarapan seadanya, itu adalah tanda bahwa negara sedang gagal memastikan kebutuhan paling dasar warganya.
Pemerintah sering meminta rakyat bersabar. Tetapi kesabaran tidak boleh dijadikan kebijakan. Rakyat sudah terlalu sering diminta memahami keadaan: memahami harga naik, memahami subsidi dikurangi, memahami bantuan terlambat, memahami layanan yang buruk, memahami pekerjaan yang sulit, memahami upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup.
Pertanyaannya, kapan pemerintah memahami rakyat?
Jika harga beras naik, yang paling berat menanggung bukan mereka yang makan di ruang rapat berpendingin udara. Yang paling berat menanggung adalah buruh harian, petani kecil, pedagang kaki lima, sopir, pekerja informal, keluarga kontrakan, dan orang tua yang setiap hari menghitung uang receh sebelum ke pasar.
Ironisnya, dalam banyak kasus, petani pun tidak selalu menjadi pihak yang menikmati kenaikan harga pangan. Harga di tingkat konsumen bisa tinggi, tetapi harga di tingkat petani tidak selalu sepadan. Di antara ladang dan meja makan, ada rantai panjang yang sering kali lebih menguntungkan perantara daripada produsen dan konsumen. Di sinilah negara seharusnya hadir, bukan sekadar berkomentar.
Kenaikan harga kebutuhan pokok harus dibaca sebagai alarm tata kelola. Ia bisa menunjukkan rapuhnya produksi, buruknya distribusi, lemahnya pengawasan, atau gagalnya kebijakan menjaga keseimbangan antara petani dan konsumen. Jika pemerintah hanya sibuk menyalahkan cuaca atau pasar global, maka negara sedang mengecilkan tanggung jawabnya sendiri.
Rakyat tidak butuh penjelasan yang sekadar menenangkan. Rakyat butuh langkah yang terasa. Operasi pasar tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial. Bantuan pangan tidak boleh salah sasaran. Data penerima harus bersih. Stok harus terbuka. Rantai distribusi harus diawasi. Dan yang paling penting, kebijakan pangan tidak boleh dikuasai oleh kepentingan segelintir pemain besar.
Pangan adalah sektor yang terlalu penting untuk dibiarkan gelap. Setiap keputusan tentang impor, stok, distribusi, subsidi, dan harga harus bisa diuji publik. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Apakah petani terlindungi? Apakah konsumen terbantu? Apakah pedagang kecil masih bisa bertahan? Apakah rakyat miskin benar-benar mendapat akses?
Tanpa transparansi, kebijakan pangan mudah berubah menjadi ruang tawar-menawar elite. Rakyat hanya melihat harga naik di pasar, tetapi tidak pernah tahu siapa yang bermain di balik meja keputusan. Inilah yang berbahaya: ketika dapur rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tidak cukup terbuka.
Pemerintah boleh mengklaim telah bekerja. Tetapi kerja pemerintah harus diukur dari keadaan rakyat, bukan dari banyaknya rapat. Jika harga tetap tinggi, distribusi tetap kacau, bantuan tetap terlambat, dan rakyat tetap mengurangi makan, maka klaim keberhasilan patut dipertanyakan.
Tidak adil meminta rakyat terus berhemat, sementara pemborosan anggaran masih terjadi. Tidak adil meminta keluarga kecil menyesuaikan diri, sementara pejabat tidak menunjukkan keberanian memangkas belanja yang tidak penting. Tidak adil meminta warga kecil memahami krisis, sementara negara tidak cukup serius membereskan sumber krisis.
Dalam situasi harga naik, pemerintah seharusnya tidak hanya hadir sebagai pembuat imbauan. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung. Melindungi petani agar tidak dipermainkan harga. Melindungi konsumen agar tidak dicekik kebutuhan pokok. Melindungi pedagang kecil agar tidak kalah oleh rantai pasok besar. Melindungi keluarga miskin agar tidak jatuh lebih dalam.
Rakyat kecil tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin dapurnya aman, anaknya makan, tagihannya terbayar, dan hari esok tidak terasa lebih berat dari hari ini. Permintaan itu sederhana, tetapi justru di situlah negara diuji.
Pada akhirnya, harga kebutuhan pokok adalah cermin paling telanjang dari keberpihakan pemerintah. Kalau negara sungguh berpihak kepada rakyat, maka dapur warga harus menjadi pusat kebijakan, bukan sekadar latar foto saat kunjungan pejabat.
Harga boleh naik karena banyak faktor. Tetapi membiarkan rakyat menanggungnya sendirian adalah pilihan politik. Dan pilihan itu patut dipersoalkan.
Rakyat sudah terlalu sering diminta sabar. Kini saatnya pemerintah yang diminta bekerja lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berpihak. Sebab dalam kehidupan rakyat kecil, satu piring nasi bukan sekadar makanan. Ia adalah ukuran apakah negara benar-benar hadir, atau hanya pandai bicara dari jauh.
