Negara Sedang Bergerak ke Arah yang Lebih Dominan
Ada satu benang merah yang mulai terlihat dalam berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.
Jika diamati satu per satu, setiap kebijakan mungkin tampak berdiri sendiri. Namun jika disusun menjadi satu gambar besar, muncul sebuah pola yang menarik: negara mengambil peran yang semakin dominan dalam hampir seluruh sektor kehidupan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola negara, Koperasi Merah Putih dibentuk oleh negara, dan Danantara mengelola aset negara dalam skala sangat besar. Pemerintah juga ingin memperkuat kontrol terhadap ekspor komoditas strategis, memperbesar peran negara dalam ketahanan pangan, serta meningkatkan belanja negara untuk mendukung berbagai program prioritas.
Pada saat yang sama, muncul perdebatan mengenai independensi Bank Indonesia, ruang sipil, hingga semakin besarnya peran pemerintah dalam berbagai keputusan ekonomi.
Semuanya mengarah pada satu pertanyaan besar: apakah negara sedang diperkuat untuk melayani rakyat, atau justru sedang memusatkan semakin banyak kekuasaan di tangannya sendiri?
Negara Kuat Tidak Selalu Berarti Negara Otoriter
Perlu ditegaskan sejak awal, tulisan ini bukan menolak negara yang kuat.
Dalam banyak negara maju, pemerintah justru memainkan peran besar. Negara membangun jalan, sekolah, mengatur kesehatan, melindungi industri strategis, menjaga stabilitas ekonomi, hingga mengawasi monopoli. Semua itu memang tugas negara.
Masalahnya bukan pada besar atau kecilnya negara, melainkan pada satu hal mendasar: siapa yang mengawasi negara ketika negara menjadi semakin besar?
MBG Menjadi Contoh Pertama
Program Makan Bergizi Gratis adalah contoh paling mudah.
Tidak ada yang menolak anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Namun karena anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah, publik berhak mempertanyakan tata kelolanya.
Kasus hukum yang menyeret pejabat Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa program sebesar apa pun tetap memiliki risiko penyimpangan apabila pengawasannya tidak memadai.
Pelajaran dari sini sederhana: semakin besar anggaran negara, semakin besar pula kebutuhan transparansi.
Danantara dan Konsentrasi Aset Negara
Hal yang sama juga berlaku pada Danantara.
Pemerintah berharap lembaga ini menjadi motor investasi nasional. Jika dikelola secara profesional, Danantara memang berpotensi mempercepat pembangunan dan meningkatkan nilai aset negara.
Namun besarnya kewenangan juga berarti besarnya risiko. Siapa yang menentukan investasi? Bagaimana mekanisme auditnya? Apakah publik bisa mengetahui seluruh transaksi? Bagaimana mencegah konflik kepentingan?
Jika pengawasan lemah, lembaga yang dibangun untuk memperkuat ekonomi justru dapat berubah menjadi pusat konsentrasi kekuasaan ekonomi.
Negara Mulai Menguasai Jalur Perdagangan
Rencana memperkuat kontrol negara terhadap ekspor batu bara, sawit, dan komoditas strategis juga memiliki dua sisi.
Di satu sisi, negara ingin mencegah kebocoran penerimaan. Di sisi lain, semakin besar peran negara dalam perdagangan berarti semakin besar pula ruang diskresi birokrasi.
Diskresi yang besar tanpa transparansi selalu membuka peluang penyalahgunaan. Yang harus dijaga bukan hanya tujuan kebijakannya, tetapi juga mekanisme pengawasannya.
Koperasi Merah Putih
Koperasi sejatinya merupakan gerakan ekonomi rakyat.
Namun ketika pembentukannya sangat bergantung pada negara, muncul pertanyaan baru: apakah koperasi masih menjadi organisasi masyarakat, ataukah berubah menjadi perpanjangan tangan pemerintah?
Koperasi akan kuat apabila tumbuh dari kebutuhan anggotanya, bukan semata karena instruksi dari atas.
Bank Indonesia Harus Tetap Independen
Di sektor keuangan, kekhawatiran serupa muncul.
Bank Indonesia dibentuk sebagai bank sentral yang independen, dengan tujuan agar kebijakan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.
Ketika muncul wacana memperluas peran BI dalam mendukung target pertumbuhan, sebagian ekonom mengingatkan bahwa stabilitas moneter tidak boleh dikorbankan demi ambisi politik.
Independensi bukan berarti tanpa pengawasan, tetapi juga bukan berarti boleh diintervensi.
Demokrasi Membutuhkan Penyeimbang
Negara yang kuat selalu membutuhkan penyeimbang.
Penyeimbang itu adalah DPR yang kritis, pers yang bebas, akademisi yang independen, LSM yang aktif, aparat penegak hukum yang profesional, serta pengadilan yang berani.
Jika seluruh penyeimbang melemah, maka negara yang besar dapat berubah menjadi negara yang terlalu dominan. Sejarah banyak negara menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan hampir selalu melahirkan penyalahgunaan apabila tidak diawasi.
Kritik Bukan Berarti Anti Pemerintah
Salah satu kekeliruan yang sering muncul adalah menganggap setiap kritik sebagai bentuk permusuhan.
Padahal kritik justru merupakan mekanisme untuk menjaga agar kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur yang benar. Program besar tetap bisa berhasil, tetapi hanya apabila pemerintah bersedia membuka ruang evaluasi.
Negara yang percaya diri tidak takut dikritik. Justru negara yang kuat adalah negara yang mau diawasi.
Negara Besar Harus Diikuti Transparansi Besar
Semakin besar anggaran, kewenangan, dan aset, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk membuka data kepada publik.
Audit harus terbuka, pengadaan harus transparan, laporan harus mudah diakses, konflik kepentingan harus dicegah, dan partisipasi masyarakat harus diperluas.
Tanpa itu, kepercayaan publik perlahan akan terkikis.
Penutup
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah negara boleh menjadi besar.
Negara memang harus kuat. Namun negara yang kuat hanya akan membawa kemakmuran apabila kekuatannya dibatasi oleh hukum, diawasi oleh publik, dan dijalankan dengan transparansi.
Jika tidak, kekuatan yang awalnya dibangun untuk melayani rakyat justru dapat berubah menjadi kekuatan yang semakin jauh dari rakyat.
Karena itu, tugas warga negara bukan sekadar mendukung atau menolak pemerintah. Tugas warga negara adalah memastikan bahwa semakin besar negara, semakin besar pula akuntabilitasnya.
Sebab demokrasi tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki negara, melainkan dari seberapa kuat rakyat mampu mengawasi kekuasaan itu.
