Kelas menengah dulu sering dianggap sebagai kelompok yang relatif aman. Mereka punya pekerjaan, cicilan masih terbayar, anak masih sekolah, dan dapur masih tetap menyala. Namun hari ini, rasa aman itu mulai retak. Satu kali PHK, satu anggota keluarga sakit, satu cicilan macet, atau satu kenaikan harga kebutuhan pokok bisa membuat banyak keluarga kelas menengah jatuh ke jurang kerentanan. Mereka belum tentu miskin secara statistik, tetapi hidup mereka semakin jauh dari kata aman.
Di sinilah ironi ekonomi Indonesia hari ini terlihat jelas. Pemerintah sibuk berbicara tentang program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hilirisasi, ketahanan pangan, target pertumbuhan ekonomi tinggi, dan berbagai agenda pembangunan nasional. Di sisi lain, banyak keluarga kelas menengah justru sibuk bertahan hidup dari bulan ke bulan. Pertanyaannya sederhana: jika ekonomi disebut kuat, mengapa semakin banyak orang merasa hidupnya makin berat? Data menunjukkan tekanan terhadap kelas menengah bukan sekadar perasaan.
Jumlah kelas menengah Indonesia disebut terus menyusut. Pada 2021, jumlah kelas menengah tercatat sekitar 57,3 juta orang atau 21,5 persen dari populasi. Pada 2024 turun menjadi 47,9 juta orang atau 17,1 persen. Lalu pada 2025 kembali menyusut menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen dari populasi. Angka ini memberi sinyal keras bahwa ada kelompok besar masyarakat yang sedang turun kelas. Penurunan kelas menengah bukan sekadar statistik ekonomi. Ini adalah cerita tentang keluarga yang mulai mengurangi belanja, menunda membeli rumah, membatalkan rencana pendidikan anak, menekan biaya kesehatan, dan hidup dengan kecemasan finansial yang semakin tinggi.
Kelas menengah merupakan tulang punggung konsumsi nasional. Mereka membeli barang, membayar cicilan, menyekolahkan anak, menggunakan jasa, membayar pajak, dan menggerakkan roda ekonomi. Jika kelas menengah melemah, ekonomi nasional ikut kehilangan tenaga. Karena itu, ketika kelas menengah menyusut, pemerintah tidak boleh hanya menjawab dengan angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang tidak dirasakan rakyat hanya akan menjadi statistik yang dingin. Masalah kelas menengah hari ini bukan hanya soal pendapatan.
Masalah utamanya adalah biaya hidup yang terus naik lebih cepat daripada rasa aman ekonomi mereka. Harga pangan naik. Biaya pendidikan mahal. Biaya kesehatan tidak ringan. Cicilan rumah dan kendaraan menekan. Pajak dan iuran bertambah. Pekerjaan semakin tidak pasti. Sementara itu, pendapatan banyak keluarga tidak bergerak secepat kenaikan kebutuhan hidup. Akibatnya, kelas menengah hidup dalam tekanan yang sunyi.
Mereka jarang terlihat dalam antrean bantuan sosial. Mereka juga tidak selalu masuk kategori miskin. Namun mereka tetap rentan. Bahkan sering kali lebih rentan secara psikologis karena harus mempertahankan status sosial, biaya hidup, tanggungan keluarga, dan ekspektasi ekonomi yang terus membesar. Inilah kelompok yang sering luput dari radar kebijakan. Bantuan sosial biasanya menyasar kelompok miskin. Insentif investasi menyasar dunia usaha besar. Program prioritas menyasar sektor tertentu.
Sementara itu, kelas menengah kerap dibiarkan menanggung beban sendiri: membayar pajak, membayar cicilan, membayar pendidikan, membayar layanan kesehatan, dan tetap diminta optimistis. Padahal, jika kelas menengah terus tergerus, dampaknya bukan hanya pada keluarga mereka. Dampaknya bisa menjalar ke seluruh ekonomi. Daya beli melemah. Konsumsi menurun. UMKM kehilangan pelanggan. Perusahaan menahan ekspansi. Rekrutmen melambat. Risiko PHK meningkat. Pada akhirnya, tekanan ekonomi bergerak seperti lingkaran yang saling memperburuk.
Pemerintah tentu boleh menjalankan program besar. Namun program besar tidak boleh membuat pemerintah lupa pada masalah yang paling dekat dengan rakyat, yaitu biaya hidup. Makan Bergizi Gratis boleh berjalan. Koperasi Merah Putih boleh dibentuk. Hilirisasi boleh dikejar. Tetapi semua itu harus tetap menjawab satu pertanyaan: apakah hidup rakyat benar-benar menjadi lebih ringan? Jika tidak, maka program besar hanya akan terlihat megah di panggung negara, tetapi jauh dari meja makan keluarga.
Kelas menengah tidak meminta dimanjakan. Mereka hanya membutuhkan kepastian bahwa kerja keras masih memberi harapan. Bahwa gaji masih cukup untuk hidup layak. Bahwa pendidikan anak tidak menjadi beban yang mencekik. Bahwa sakit tidak membuat keluarga bangkrut. Bahwa cicilan tidak menjadi perangkap. Dan yang paling penting, bahwa negara hadir bukan hanya saat kampanye, tetapi juga saat rakyat mulai goyah.
Di sinilah kritik terhadap pemerintah perlu diarahkan. Pertama, pemerintah harus serius menjaga daya beli. Jangan hanya berbicara tentang inflasi rendah jika harga yang dirasakan rakyat tetap berat. Inflasi nasional mungkin terlihat terkendali, tetapi belanja rumah tangga tetap tertekan karena harga pangan, sewa, transportasi, pendidikan, dan kesehatan terus naik. Kedua, pemerintah perlu memperkuat perlindungan pekerja.
Ancaman PHK tidak boleh dianggap sekadar dinamika pasar. Ketika industri melemah, pekerja adalah pihak pertama yang dikorbankan. Negara harus memastikan pekerja tidak dibiarkan jatuh sendirian. Ketiga, kebijakan pajak dan iuran harus sensitif terhadap tekanan kelas menengah. Jangan sampai kelompok yang sudah terjepit justru terus dibebani tambahan kewajiban tanpa peningkatan layanan publik yang setara. Keempat, pemerintah harus memperbaiki kualitas lapangan kerja.
Banyak orang memang bekerja, tetapi tidak semua pekerjaan memberi penghasilan layak. Jika pekerjaan yang tersedia hanya bersifat informal, rentan, dan berupah rendah, maka kelas menengah baru akan sulit tumbuh. Kelima, pendidikan dan kesehatan harus benar-benar menjadi layanan publik yang meringankan, bukan beban yang membuat keluarga turun kelas. Persoalan kelas menengah turun kelas juga memperlihatkan satu kegagalan lama: ekonomi kita sering tumbuh, tetapi tidak selalu memberi rasa aman. Rakyat bisa bekerja, tetapi tetap khawatir miskin.
Rakyat bisa punya penghasilan, tetapi tetap takut sakit. Rakyat bisa punya rumah, tetapi hidup dikejar cicilan. Rakyat bisa menyekolahkan anak, tetapi harus mengorbankan banyak kebutuhan lain. Ini bukan tanda ekonomi yang sehat secara sosial. Pemerintah sering meminta rakyat percaya bahwa program besar akan membawa masa depan yang lebih baik. Namun masa depan yang baik tidak boleh dibangun sambil mengabaikan kesulitan hari ini.
Kelas menengah yang terjepit adalah alarm. Jika alarm ini diabaikan, pemerintah bisa kehilangan basis sosial yang selama ini menopang konsumsi, stabilitas, dan kepercayaan ekonomi. Sebab kelas menengah bukan hanya angka dalam laporan. Mereka adalah guru honorer, pegawai swasta, pekerja kontrak, perawat, sopir, pedagang kecil, freelancer, karyawan ritel, pelaku UMKM, keluarga muda, dan jutaan orang yang berusaha tetap berdiri meski ruang hidup makin sempit. Mereka bukan orang miskin menurut statistik. Tetapi mereka juga tidak lagi merasa aman.
Di tengah situasi seperti ini, pemerintah seharusnya tidak terlalu cepat berpuas diri dengan narasi optimistis. Pemerintah perlu mendengar kegelisahan yang tumbuh di ruang keluarga, pasar, tempat kerja, sekolah, dan rumah kontrakan. Karena ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya pertumbuhan yang diumumkan pejabat. Ukuran keberhasilan ekonomi adalah apakah rakyat bisa hidup lebih tenang. Apakah gaji cukup sampai akhir bulan. Apakah biaya sekolah tidak mencekik.
Apakah harga pangan masih masuk akal. Apakah bekerja masih memberi masa depan. Apakah keluarga tidak mudah jatuh miskin hanya karena satu musibah. Jika kelas menengah terus turun kelas, maka pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik slogan pembangunan besar. Sebab rakyat tidak hidup dari slogan. Rakyat hidup dari kepastian, penghasilan, harga yang terjangkau, dan layanan publik yang benar-benar membantu.
Pada akhirnya, kelas menengah yang turun kelas adalah pesan keras bagi negara: jangan hanya membangun program besar, bangun juga rasa aman ekonomi rakyat. Sebab ketika rakyat sibuk bertahan hidup, mereka tidak membutuhkan pidato panjang tentang optimisme. Mereka membutuhkan bukti bahwa negara benar-benar hadir.
