Janji politik paling mudah diucapkan ketika panggung kampanye sedang ramai. Tetapi setelah kekuasaan digenggam, janji itu tidak lagi cukup menjadi slogan. Ia harus turun menjadi angka, kebijakan, dan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Salah satu janji besar Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 adalah membuka 19 juta lapangan kerja. Janji ini bukan janji kecil. Ia menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat: pekerjaan, penghasilan, dan harapan untuk hidup lebih layak.
Dalam debat cawapres tahun 2023, Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa 19 juta lapangan kerja dapat terbuka melalui beberapa agenda besar: hilirisasi, pemerataan pembangunan, ekonomi kreatif, dan penguatan UMKM. Dalam kesempatan lain, ia juga menyebut bahwa dari target tersebut, 5 juta di antaranya adalah green jobs atau pekerjaan di bidang yang mendukung kelestarian lingkungan.
Secara konsep, janji itu terdengar menjanjikan. Indonesia memang membutuhkan lapangan kerja baru. Bukan hanya untuk mereka yang belum bekerja, tetapi juga untuk jutaan anak muda yang setiap tahun masuk ke pasar kerja.
Namun pertanyaannya: setelah Prabowo-Gibran memimpin, bagaimana nasib janji 19 juta lapangan kerja itu?
Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen. Angka ini turun tipis 0,08 persen poin dibanding Februari 2025. BPS juga mencatat penduduk bekerja pada Februari 2026 sebanyak 147,67 juta orang, naik sekitar 1,896 juta orang dibanding Februari 2025.
Di atas kertas, angka itu menunjukkan perbaikan. Pengangguran turun. Jumlah orang bekerja bertambah. Tetapi apakah itu cukup untuk menjawab janji 19 juta lapangan kerja?
Belum tentu.
Sebab janji 19 juta lapangan kerja bukan sekadar janji menurunkan angka pengangguran beberapa desimal. Janji itu adalah janji besar untuk menciptakan kesempatan kerja dalam skala masif. Jika janji itu hendak dipenuhi dalam lima tahun, maka rata-rata diperlukan jutaan pekerjaan baru setiap tahun.
Masalahnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pekerjaan. Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak.
Di sinilah perdebatan menjadi penting. Ketika pemerintah menyebut lapangan kerja bertambah, publik berhak bertanya: pekerjaan seperti apa yang bertambah? Apakah pekerjaan formal atau informal? Apakah upahnya layak? Apakah memberi jaminan sosial? Apakah stabil? Atau hanya pekerjaan rentan yang membuat orang terlihat “bekerja” dalam statistik, tetapi tetap sulit hidup secara ekonomi?
Karena bagi rakyat kecil, bekerja tidak selalu berarti sejahtera. Banyak orang bekerja, tetapi penghasilannya tidak cukup. Banyak orang tidak tercatat sebagai pengangguran, tetapi sebenarnya bekerja serabutan. Banyak anak muda tidak menganggur secara statistik, tetapi terjebak dalam pekerjaan yang jauh di bawah kemampuan dan pendidikannya.
Inilah yang harus dijawab pemerintah.
Janji 19 juta lapangan kerja tidak boleh berhenti pada klaim bahwa angka pengangguran turun. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka: berapa pekerjaan baru yang benar-benar tercipta? Di sektor apa? Di daerah mana? Berapa yang formal? Berapa yang informal? Berapa yang menyasar anak muda dan perempuan sebagaimana janji kampanye? Berapa yang masuk kategori green jobs?
Tanpa penjelasan seperti itu, janji 19 juta lapangan kerja akan sulit diawasi publik.
Pemerintah tentu bisa berargumen bahwa menciptakan lapangan kerja membutuhkan waktu. Itu benar. Tidak adil juga jika seluruh janji lima tahun ditagih secara penuh dalam waktu singkat. Ekonomi bergerak bertahap. Investasi butuh kepastian. Industri butuh waktu tumbuh. UMKM butuh akses modal, pasar, dan pendampingan.
Tetapi justru karena targetnya besar, publik perlu melihat peta jalan yang jelas.
Jika 19 juta lapangan kerja ingin diwujudkan, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan proyek besar. Hilirisasi memang bisa menyerap tenaga kerja, tetapi sering kali padat modal, bukan selalu padat karya. Investasi besar belum tentu otomatis membuka banyak pekerjaan bagi warga lokal jika keterampilan tenaga kerja tidak disiapkan. Ekonomi digital bisa tumbuh, tetapi juga bisa menciptakan pekerjaan yang tidak stabil jika tidak diatur dengan adil.
UMKM sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi. Tetapi UMKM tidak bisa terus dijadikan slogan tanpa perlindungan nyata. Mereka butuh akses pembiayaan yang masuk akal, biaya logistik yang rendah, perlindungan dari gempuran produk impor murah, digitalisasi yang tidak membebani, dan pasar yang benar-benar terbuka.
Begitu juga dengan green jobs. Ini adalah gagasan penting. Dunia memang bergerak ke arah ekonomi hijau. Tetapi green jobs tidak akan lahir hanya karena disebut dalam pidato. Ia membutuhkan investasi energi bersih, pelatihan tenaga kerja, regulasi industri, dan keberanian menggeser ekonomi dari model ekstraktif menuju model yang lebih berkelanjutan.
Karena itu, ukuran keberhasilan Prabowo-Gibran bukan hanya berapa kali janji itu diulang. Ukurannya adalah berapa banyak rakyat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan layak.
Pengangguran bukan sekadar angka BPS. Di balik angka itu ada sarjana yang pulang ke rumah tanpa pekerjaan. Ada lulusan SMK yang bingung melamar ke mana. Ada buruh yang terkena PHK. Ada ibu rumah tangga yang ingin bekerja tetapi tidak punya akses. Ada anak muda yang akhirnya memilih kerja apa saja, bukan karena cocok, tetapi karena terpaksa.
Maka, ketika pengangguran masih terasa marak di tengah masyarakat, pemerintah tidak boleh hanya menjawab dengan statistik. Statistik penting, tetapi pengalaman rakyat juga penting.
Jika pemerintah ingin dipercaya, janji 19 juta lapangan kerja harus dibuka progresnya secara berkala. Buat laporan publik. Tunjukkan sektor penyerap tenaga kerja. Tunjukkan kualitas pekerjaannya. Tunjukkan daerah yang mendapatkan manfaat. Tunjukkan berapa yang benar-benar baru, bukan sekadar perpindahan atau penghitungan ulang.
Rakyat tidak meminta keajaiban. Rakyat hanya meminta janji kampanye tidak dilupakan setelah pemilu selesai.
Pada akhirnya, pertanyaan “bagaimana janji 19 juta lapangan kerja Prabowo-Gibran?” adalah pertanyaan tentang akuntabilitas. Janji itu terlalu besar untuk dibiarkan menguap menjadi narasi. Ia harus dikawal, dihitung, dan diuji.
Jika pemerintah mampu menciptakan pekerjaan yang luas, layak, dan merata, maka janji itu akan menjadi bukti. Tetapi jika lapangan kerja hanya ramai dalam pidato sementara rakyat tetap sulit mencari nafkah, maka janji 19 juta itu akan berubah menjadi beban politik.
Sebab bagi rakyat, pekerjaan bukan sekadar angka dalam laporan negara.
Pekerjaan adalah dapur yang tetap menyala. Anak yang tetap sekolah. Cicilan yang tetap terbayar. Dan harga diri yang tetap berdiri.
