Independensi Bank Indonesia Mulai Dipertanyakan
Rupiah tidak hanya perlu dijaga dari tekanan dolar. Rupiah juga harus dijaga dari tangan politik yang terlalu ingin ikut mengatur bank sentral.
Itulah kekhawatiran terbesar ketika DPR mengesahkan perubahan besar yang memperluas peran Bank Indonesia agar ikut mendukung pertumbuhan ekonomi. Di atas kertas, gagasannya terdengar positif. Siapa yang tidak ingin ekonomi tumbuh lebih cepat? Siapa yang tidak ingin lapangan kerja terbuka lebih luas? Siapa yang tidak ingin sektor riil bergerak?
Namun dalam kebijakan moneter, niat baik tidak cukup. Bank sentral bukan kementerian. Bank Indonesia bukan alat politik pemerintah. Ia adalah lembaga yang harus menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Jika bank sentral terlalu dekat dengan kepentingan politik jangka pendek, pasar bisa membaca itu sebagai sinyal bahaya.
Reuters melaporkan bahwa parlemen Indonesia mengesahkan legislasi besar yang memperluas peran Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu juga memberi ruang bagi anggota parlemen untuk membuat rekomendasi mengikat kepada lembaga keuangan independen, termasuk bank sentral, OJK, dan LPS. Kekhawatiran yang muncul adalah risiko melemahnya independensi bank sentral dan terbukanya pintu intervensi politik. (reuters.com)
Persoalannya bukan apakah Bank Indonesia boleh peduli pada pertumbuhan. Tentu boleh. Bahkan selama ini BI tidak bekerja di ruang hampa. Kebijakan suku bunga, likuiditas, stabilisasi nilai tukar, dan pengelolaan sistem pembayaran selalu punya dampak terhadap ekonomi riil.
Persoalannya adalah apakah mandat pertumbuhan itu akan membuat BI kehilangan keberanian menjaga stabilitas ketika pemerintah sedang mengejar target politik ekonomi yang ambisius.
Bank Sentral Jangan Jadi Alat Mengejar Target Politik
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8 persen pada 2029. Target itu tentu ambisius. Pemerintah boleh punya mimpi besar. Tetapi mimpi besar harus dibayar dengan reformasi ekonomi yang sungguh-sungguh: produktivitas naik, investasi berkualitas masuk, industri tumbuh, hukum pasti, birokrasi bersih, pendidikan membaik, dan lapangan kerja layak tercipta.
Yang berbahaya adalah jika target pertumbuhan tinggi justru mendorong tekanan kepada lembaga independen.
Jika BI diminta terlalu agresif mendukung pertumbuhan, maka ada risiko kebijakan moneter menjadi terlalu longgar. Suku bunga bisa didorong turun bukan karena kondisi ekonomi memungkinkan, tetapi karena pemerintah butuh stimulus. Likuiditas bisa diperluas bukan karena inflasi terkendali, tetapi karena target pertumbuhan menuntut dorongan cepat. Stabilitas rupiah bisa dikorbankan demi pertumbuhan jangka pendek.
Di sinilah publik harus waspada.
Pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak lahir dari menekan bank sentral. Pertumbuhan yang sehat lahir dari perbaikan struktur ekonomi. Jika investasi terhambat karena korupsi, perizinan rumit, hukum tidak pasti, dan daya beli lemah, maka solusinya bukan menarik BI lebih jauh ke wilayah politik. Solusinya adalah memperbaiki tata kelola negara.
Bank Indonesia memang harus mendukung ekonomi nasional. Tetapi dukungan itu tidak boleh mengorbankan tugas utamanya menjaga stabilitas.
Rupiah Butuh Kepercayaan, Bukan Tarik-menarik Politik
Nilai tukar rupiah sangat sensitif terhadap kepercayaan. Pasar membaca bukan hanya angka, tetapi juga arah kebijakan. Ketika investor melihat bank sentral berpotensi kehilangan independensi, kekhawatiran bisa muncul: apakah kebijakan moneter masih akan diambil berdasarkan data, atau berdasarkan tekanan politik?
Dalam situasi rupiah yang sudah tertekan, sinyal seperti ini tidak bisa dianggap ringan.
Bank Indonesia sebelumnya menyatakan kebijakan suku bunga ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global dan menjaga inflasi dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Artinya, BI sendiri mengakui stabilitas rupiah masih menjadi pekerjaan serius. (bi.go.id)
Jika di saat yang sama mandat BI diperluas dan DPR diberi ruang rekomendasi mengikat terhadap lembaga independen, pasar bisa bertanya: apakah BI masih bebas mengambil keputusan yang mungkin tidak populer secara politik?
Misalnya, jika rupiah melemah dan inflasi mengancam, BI mungkin perlu menaikkan suku bunga. Tetapi kenaikan suku bunga bisa memperlambat kredit dan pertumbuhan. Jika pemerintah sedang mengejar target pertumbuhan tinggi, apakah BI akan tetap berani mengambil keputusan yang pahit tetapi perlu?
Itulah inti independensi bank sentral.
Bank sentral harus mampu mengambil keputusan yang tidak selalu menyenangkan pemerintah, tetapi diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
DPR Jangan Menjadi Bayangan di Ruang Moneter
Peran DPR penting dalam demokrasi. DPR punya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tetapi pengawasan tidak boleh berubah menjadi kendali politik terhadap keputusan teknis lembaga independen.
Jika DPR dapat memberi rekomendasi mengikat kepada bank sentral dan regulator keuangan, batas antara pengawasan demokratis dan intervensi politik bisa menjadi kabur.
Pengawasan harus memastikan BI akuntabel. Tetapi pengawasan tidak boleh membuat BI tunduk pada kehendak politik harian.
Dalam kebijakan moneter, keputusan sering kali harus cepat, teknis, dan berbasis data. Ia tidak bisa terlalu bergantung pada selera politik. Suku bunga, nilai tukar, stabilitas sistem keuangan, dan inflasi bukan bahan tawar-menawar fraksi. Jika kebijakan moneter terlalu masuk arena politik, biayanya bisa mahal: investor ragu, rupiah tertekan, inflasi sulit dikendalikan, dan kredibilitas negara melemah.
Kredibilitas bank sentral dibangun bertahun-tahun. Tetapi bisa rusak hanya dengan satu sinyal bahwa keputusan moneter tidak lagi sepenuhnya independen.
Kritik terhadap Perubahan Mandat BI Bukan Anti-Pertumbuhan
Pemerintah dan pendukung perubahan ini bisa saja berargumen bahwa BI harus ikut mendorong sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Argumen itu tidak sepenuhnya salah. Negara memang membutuhkan pertumbuhan yang lebih inklusif. Rakyat membutuhkan kerja. UMKM membutuhkan kredit. Industri membutuhkan pembiayaan. Konsumsi membutuhkan daya beli.
Namun pertanyaannya: apakah jalan terbaik untuk mendorong pertumbuhan adalah memperluas mandat BI hingga membuka risiko konflik tujuan?
Jika BI harus sekaligus mengejar stabilitas rupiah, inflasi rendah, sistem keuangan aman, pertumbuhan tinggi, dan penciptaan kerja, maka muncul risiko target saling bertabrakan.
Ketika inflasi naik, BI perlu mengetatkan kebijakan. Ketika pertumbuhan melambat, pemerintah ingin pelonggaran. Ketika rupiah melemah, BI perlu menjaga daya tarik aset rupiah. Ketika dunia usaha mengeluh kredit mahal, ada tekanan untuk menurunkan suku bunga.
Di sinilah bank sentral membutuhkan independensi. Bukan karena BI harus bebas tanpa pengawasan, tetapi karena keputusan moneter harus dilindungi dari tekanan politik jangka pendek.
IMF Pernah Mengingatkan Pentingnya Stabilitas
Dalam konsultasi Article IV 2025, IMF menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan potensi revisi mandat bank sentral, penting untuk memperhatikan bahwa stabilitas harga, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran merupakan pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (imf.org)
Pesan ini sederhana tetapi penting: pertumbuhan tidak boleh dipisahkan dari stabilitas.
Negara bisa mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi jika inflasi naik, rupiah jatuh, dan investor kehilangan kepercayaan, pertumbuhan itu bisa menjadi rapuh. Rakyat kecil justru paling cepat menanggung akibatnya. Harga pangan naik. Bahan baku impor mahal. Cicilan membengkak. Dunia usaha menahan ekspansi. Lapangan kerja tidak tumbuh seperti dijanjikan.
Jadi, menjaga independensi BI bukan kepentingan elite pasar uang semata. Itu juga kepentingan rakyat.
Karena ketika stabilitas moneter rusak, yang pertama terpukul adalah daya beli masyarakat.
Masalahnya Bukan BI Kurang Mendukung Pemerintah
Sebenarnya, BI selama ini sudah ikut mendukung perekonomian nasional. BI menjaga inflasi, mendukung sistem pembayaran digital, mengelola likuiditas, melakukan stabilisasi nilai tukar, dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam forum stabilitas sistem keuangan. Bahkan kebijakan fiskal dan moneter memang perlu koordinasi.
Tetapi koordinasi berbeda dengan subordinasi.
Koordinasi berarti lembaga saling menyelaraskan kebijakan tanpa kehilangan mandat masing-masing. Subordinasi berarti satu lembaga mulai tunduk pada agenda politik lembaga lain.
Yang harus dijaga adalah garis batas itu.
Pemerintah mengelola fiskal. BI menjaga moneter. OJK mengawasi jasa keuangan. LPS menjaga penjaminan simpanan. DPR mengawasi. Masing-masing punya peran. Jika semua ditarik ke satu pusaran politik, maka mekanisme check and balance akan melemah.
Padahal dalam ekonomi modern, kepercayaan dibangun justru karena ada pembagian kewenangan yang jelas.
Risiko Terbesar: Kebijakan Moneter Kehilangan Kredibilitas
Kebijakan moneter bekerja banyak melalui ekspektasi. Jika publik percaya BI serius menjaga inflasi, maka ekspektasi inflasi lebih terkendali. Jika pasar percaya BI independen, maka rupiah lebih mudah dijaga. Jika investor percaya kebijakan moneter berbasis data, maka risiko Indonesia dinilai lebih rendah.
Tetapi jika muncul persepsi bahwa BI bisa ditekan secara politik, ekspektasi berubah.
Investor bisa meminta imbal hasil lebih tinggi. Pelaku pasar bisa mengurangi eksposur ke aset rupiah. Eksportir dan importir bisa mempercepat pembelian dolar karena khawatir rupiah melemah. Dunia usaha bisa menunda keputusan investasi. Semua itu dapat memperbesar tekanan yang justru ingin dihindari pemerintah.
Kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan bisa berbalik mengganggu stabilitas.
Inilah yang harus dihitung serius.
Pemerintah Harus Membuktikan Tidak Ada Intervensi Politik
Jika pemerintah dan DPR yakin perubahan mandat BI tidak mengganggu independensi, maka buktikan dengan desain kelembagaan yang terang.
Pertama, jelaskan secara terbuka batas kewenangan DPR dalam memberi rekomendasi kepada lembaga independen.
Kedua, pastikan rekomendasi politik tidak bisa memaksa BI mengambil keputusan moneter tertentu.
Ketiga, lindungi anggota Dewan Gubernur BI dari ancaman pencopotan yang bernuansa politik.
Keempat, buka naskah dan pasal-pasal perubahan secara transparan agar publik, akademisi, ekonom, dan pelaku pasar dapat menilai.
Kelima, tegaskan bahwa tujuan pertumbuhan tidak mengalahkan mandat stabilitas rupiah.
Tanpa penjelasan itu, kekhawatiran publik akan terus tumbuh. Dan dalam ekonomi, kekhawatiran saja sudah cukup untuk mempengaruhi pasar.
Pertumbuhan Jangan Dibeli dengan Mengorbankan Stabilitas
Rakyat memang membutuhkan pertumbuhan. Tetapi rakyat juga membutuhkan harga yang stabil. Rakyat butuh lapangan kerja, tetapi juga butuh rupiah yang tidak terus melemah. Rakyat butuh kredit murah, tetapi juga butuh inflasi terkendali. Rakyat butuh ekonomi bergerak, tetapi juga butuh kebijakan yang dipercaya.
Karena itu, target pertumbuhan tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan pagar-pagar institusional.
Bank Indonesia harus tetap diawasi, tetapi jangan dikendalikan secara politik.
Bank Indonesia harus peka pada pertumbuhan, tetapi jangan kehilangan fungsi stabilisasi.
Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan pemerintah, tetapi jangan berubah menjadi alat pemerintah.
Di tengah tekanan rupiah, pelebaran belanja negara, target pertumbuhan tinggi, dan kecemasan investor, menjaga independensi BI bukan pilihan teknokratis semata. Itu kebutuhan politik ekonomi nasional.
Penutup: Rupiah Tidak Percaya pada Politik yang Terlalu Campur Tangan
Pada akhirnya, nilai tukar rupiah bukan hanya ditentukan oleh cadangan devisa, suku bunga, dan neraca perdagangan. Rupiah juga ditentukan oleh kepercayaan.
Kepercayaan bahwa pemerintah tidak gegabah.
Kepercayaan bahwa DPR tidak menarik semua lembaga independen ke dalam ruang politik.
Kepercayaan bahwa BI tetap bisa mengambil keputusan pahit jika diperlukan.
Kepercayaan bahwa target pertumbuhan tidak akan mengorbankan stabilitas.
Jika kepercayaan itu terganggu, rupiah bisa ikut goyah. Dan ketika rupiah goyah, rakyat yang menanggung akibatnya.
Harga naik. Cicilan tertekan. Bahan baku mahal. Dunia usaha menahan diri. Lapangan kerja makin sulit.
Karena itu, pertanyaan “Bank Indonesia ditarik ke politik?” bukan pertanyaan teknis untuk ekonom saja. Ini pertanyaan rakyat.
Sebab setiap kali stabilitas moneter diganggu, yang paling cepat merasakan dampaknya bukan elite politik, melainkan rakyat biasa.
Rupiah harus dijaga.
Bukan hanya dari tekanan dolar.
Tetapi juga dari tangan kekuasaan yang terlalu ingin mengatur semuanya.
