Setiap presiden boleh datang dengan program besar. Tetapi program yang benar-benar kuat bukan hanya bertahan saat presidennya berkuasa. Program yang kuat adalah program yang tetap hidup meski kekuasaan berganti.
Di sinilah pertanyaan tentang Prabowo satu periode menjadi menarik: jika Prabowo Subianto hanya memimpin satu periode, bagaimana nasib dua program besarnya, Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih?
Apakah keduanya akan menjadi warisan kebijakan yang bertahan lama? Atau hanya akan menjadi proyek politik yang redup ketika kekuasaan berpindah tangan?
Pertanyaan ini penting karena MBG dan Koperasi Merah Putih bukan program kecil. Keduanya menyentuh dua hal yang sangat mendasar: perut rakyat dan ekonomi rakyat.
MBG menyasar anak sekolah, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan. Secara gagasan, program ini sulit ditolak. Siapa yang tidak ingin anak-anak Indonesia makan lebih bergizi? Siapa yang tidak ingin negara hadir membantu keluarga miskin agar anak-anaknya tumbuh lebih sehat?
Namun masalahnya, program yang baik belum tentu otomatis menjadi program yang berkelanjutan. Apalagi jika anggarannya sangat besar, pelaksanaannya luas, dan pengawasannya tidak kuat.
MBG bisa menjadi investasi sosial jika benar-benar memperbaiki gizi anak, meningkatkan konsentrasi belajar, menggerakkan ekonomi lokal, dan membantu mengurangi ketimpangan. Tetapi MBG juga bisa menjadi beban anggaran jika berubah menjadi proyek raksasa yang boros, rawan kebocoran, dan tidak menghasilkan dampak yang jelas.
Kalau Prabowo hanya satu periode, masa depan MBG akan sangat bergantung pada satu hal: apakah program ini berhasil dilembagakan sebagai kebutuhan nasional, atau hanya dipandang sebagai janji politik Prabowo-Gibran.
Jika MBG berhasil, presiden berikutnya akan sulit menghentikannya. Sebab publik akan melihat manfaatnya. Orang tua akan merasakan dampaknya. Sekolah akan terbantu. Ekonomi lokal bisa ikut bergerak. Dalam kondisi seperti itu, MBG tidak lagi menjadi “program Prabowo”, tetapi menjadi program negara.
Namun jika MBG bermasalah, ceritanya bisa berbeda. Jika muncul banyak kasus makanan tidak layak, anggaran bocor, penyedia bermasalah, laporan fiktif, atau dampaknya tidak terukur, maka presiden berikutnya bisa saja memangkas, mengubah, atau bahkan menghentikan program ini dengan alasan efisiensi.
Di situlah bahayanya program besar yang terlalu bergantung pada figur. Selama presidennya kuat, program berjalan. Begitu presidennya selesai, program ikut kehilangan nyawa.
Nasib serupa juga bisa terjadi pada Koperasi Merah Putih.
Secara ide, Koperasi Merah Putih terdengar menarik. Pemerintah ingin membangun koperasi desa dan kelurahan dalam jumlah besar untuk memperkuat ekonomi rakyat dari bawah. Jika berjalan benar, koperasi bisa membantu petani, nelayan, pelaku UMKM, pedagang kecil, dan masyarakat desa agar tidak selalu bergantung pada tengkulak, rentenir, atau rantai distribusi yang tidak adil.
Tetapi sejarah koperasi di Indonesia mengajarkan satu hal: koperasi tidak cukup hanya dibentuk. Koperasi harus hidup.
Koperasi bukan hanya papan nama. Bukan hanya akta badan hukum. Bukan hanya seremoni peluncuran. Koperasi harus punya anggota aktif, pengurus yang jujur, usaha yang berjalan, modal yang sehat, laporan keuangan yang transparan, dan manfaat nyata bagi anggotanya.
Kalau Koperasi Merah Putih hanya mengejar target jumlah, maka program ini berisiko menjadi formalitas. Banyak koperasi mungkin berdiri secara administratif, tetapi tidak bergerak secara ekonomi. Papan nama ada, kantor ada, struktur ada, tetapi aktivitas usaha minim dan manfaat ke warga tidak terasa.
Jika itu terjadi, presiden berikutnya bisa menganggap Koperasi Merah Putih sebagai beban administratif warisan pemerintahan sebelumnya.
Tetapi jika koperasi ini benar-benar menghidupkan ekonomi desa, memperkuat distribusi pangan, membantu akses modal, membuka pasar bagi produk lokal, dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, maka program ini akan jauh lebih sulit dibongkar. Ia akan punya basis sosial yang kuat.
Maka pertanyaan sebenarnya bukan hanya apakah Prabowo satu periode atau dua periode.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah MBG dan Koperasi Merah Putih dibangun sebagai kebijakan negara atau hanya sebagai simbol politik pemerintahan?
Program yang dibangun sebagai simbol politik biasanya sibuk mengejar citra. Yang penting terlihat besar. Yang penting terlihat cepat. Yang penting terlihat merata. Tetapi belum tentu kuat secara sistem.
Sebaliknya, program yang dibangun sebagai kebijakan negara akan lebih sibuk memperkuat fondasi: regulasi, data penerima, pengawasan, kualitas layanan, tata kelola anggaran, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkala.
MBG membutuhkan standar gizi yang jelas. Membutuhkan data penerima yang akurat. Membutuhkan dapur yang aman. Membutuhkan pengawasan ketat. Membutuhkan transparansi biaya per porsi. Dan yang paling penting, membutuhkan indikator keberhasilan yang bisa diuji.
Koperasi Merah Putih juga begitu. Ia membutuhkan pendampingan serius, bukan hanya instruksi pembentukan. Membutuhkan pelatihan manajemen. Membutuhkan pengawasan keuangan. Membutuhkan model bisnis yang masuk akal. Membutuhkan anggota yang benar-benar merasa memiliki. Tanpa itu, koperasi bisa berubah menjadi proyek dari atas, bukan gerakan ekonomi rakyat dari bawah.
Jika Prabowo hanya satu periode, dua program ini akan menghadapi ujian keberlanjutan. Bukan ujian pidato. Bukan ujian seremoni. Tetapi ujian manfaat.
Apakah rakyat benar-benar merasakan MBG?
Apakah anak-anak benar-benar mendapat makanan bergizi?
Apakah koperasi benar-benar menggerakkan ekonomi desa?
Apakah petani dan UMKM benar-benar mendapat akses pasar?
Apakah anggaran benar-benar sampai ke sasaran?
Apakah pengawasan benar-benar berjalan?
Jika jawabannya iya, maka siapa pun presiden berikutnya akan berpikir dua kali untuk menghentikannya. Tetapi jika jawabannya tidak, maka MBG dan Koperasi Merah Putih bisa bernasib seperti banyak program besar sebelumnya: ramai saat diluncurkan, lalu pelan-pelan kehilangan arah.
Inilah kritik yang perlu disampaikan sejak awal. Program besar tidak boleh hanya bergantung pada popularitas presiden. Sebab presiden bisa selesai masa jabatannya, tetapi masalah rakyat tetap ada.
Anak-anak tetap butuh gizi.
Petani tetap butuh pasar.
UMKM tetap butuh modal.
Desa tetap butuh ekonomi yang hidup.
Karena itu, kalau MBG dan Koperasi Merah Putih ingin bertahan lebih lama dari masa jabatan Prabowo, keduanya harus dibangun dengan prinsip yang sederhana: transparan, terukur, diawasi, dan benar-benar bermanfaat.
Jika tidak, maka ketika Prabowo selesai, program-program itu bisa ikut dipertanyakan.
Bukan karena rakyat menolak makan bergizi.
Bukan karena rakyat menolak koperasi.
Tetapi karena rakyat sudah terlalu sering melihat program besar lahir dengan janji indah, lalu mati pelan-pelan karena tata kelola yang lemah.
Pada akhirnya, warisan seorang presiden tidak diukur dari seberapa besar program yang ia luncurkan.
Warisan seorang presiden diukur dari seberapa banyak programnya tetap berguna ketika ia sudah tidak lagi berkuasa.
