Pertanyaan apakah Anies Baswedan akan membuat Indonesia lebih baik jika menjadi presiden bukan pertanyaan sederhana. Jawabannya tidak bisa hanya didasarkan pada suka atau tidak suka. Tidak cukup pula dijawab dengan fanatisme politik atau kebencian terhadap lawan politik.
Sebab dalam politik, seseorang bisa tampak ideal ketika berada di luar kekuasaan. Tetapi ujian sebenarnya selalu datang ketika ia memegang kekuasaan.
Anies Baswedan adalah salah satu figur politik yang memiliki daya tarik kuat. Ia punya latar belakang akademik, pengalaman birokrasi, pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pernah memimpin DKI Jakarta, dan pernah menjadi calon presiden pada Pemilu 2024. Dalam Pilpres 2024, Anies memperoleh sekitar seperempat suara nasional, sementara Prabowo Subianto dinyatakan menang dengan suara mayoritas. Sengketa hasil pilpres yang diajukan Anies dan Ganjar kemudian ditolak Mahkamah Konstitusi, sehingga kemenangan Prabowo tetap berlaku secara final.
Dari situ terlihat bahwa Anies bukan figur kecil dalam politik Indonesia. Ia punya basis pendukung, punya narasi perubahan, dan punya kemampuan komunikasi yang kuat. Tetapi apakah itu cukup untuk menyimpulkan bahwa jika Anies menjadi presiden, Indonesia otomatis lebih baik?
Belum tentu.
Salah satu kekuatan Anies adalah kemampuannya membangun gagasan. Ia sering berbicara tentang demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, pendidikan, dan pentingnya negara hadir bukan hanya untuk membangun fisik, tetapi juga membangun manusia. Dalam konteks Indonesia yang sering terjebak pada politik proyek dan pembangunan simbolik, gagasan seperti ini tentu menarik.
Anies juga punya rekam jejak yang dapat dijadikan bahan penilaian. Saat memimpin Jakarta, salah satu program yang sering disebut adalah integrasi transportasi publik melalui JakLingko dan penguatan layanan mobilitas warga. Isu transportasi publik memang menjadi salah satu aspek yang cukup menonjol dalam masa kepemimpinannya di DKI Jakarta.
Namun rekam jejak tidak boleh hanya dibaca dari sisi yang menyenangkan pendukungnya. Setiap pemimpin pasti memiliki sisi yang perlu dikritik. Anies juga tidak bebas dari kontroversi, baik soal polarisasi politik, efektivitas kebijakan, komunikasi publik, maupun cara sebagian pendukungnya membangun narasi politik yang kadang terlalu emosional.
Di sinilah kita harus jujur: Anies mungkin membawa harapan bagi sebagian orang, tetapi ia juga membawa kekhawatiran bagi sebagian lainnya.
Bagi pendukungnya, Anies dianggap sebagai simbol perubahan. Ia dipandang lebih artikulatif, lebih demokratis, dan lebih mampu mengembalikan ruang dialog publik. Di tengah kekhawatiran terhadap menguatnya kekuasaan yang terlalu terpusat, Anies sering diposisikan sebagai antitesis dari model kepemimpinan yang terlalu elitis dan minim kritik.
Tetapi bagi pengkritiknya, Anies masih menyisakan pertanyaan besar. Apakah ia benar-benar mampu keluar dari politik identitas yang pernah melekat dalam perjalanan politiknya? Apakah ia mampu membangun pemerintahan yang stabil di tengah tekanan partai politik? Apakah gagasannya bisa diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif, bukan hanya pidato yang indah?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting. Sebab presiden bukan hanya orator. Presiden adalah pengambil keputusan. Ia harus mampu memilih menteri, mengendalikan birokrasi, menjaga ekonomi, menghadapi tekanan global, merawat demokrasi, dan tetap berpihak kepada rakyat kecil.
Jika Anies menjadi presiden, kemungkinan Indonesia bisa lebih baik dalam beberapa hal. Misalnya dalam kualitas komunikasi publik, ruang diskusi demokrasi, perhatian terhadap pendidikan, dan pendekatan kebijakan yang lebih konseptual. Ia punya modal untuk membawa pemerintahan yang lebih terbuka terhadap gagasan dan kritik.
Namun Indonesia tidak otomatis menjadi lebih baik hanya karena presidennya Anies. Negara ini terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu figur. Masalah Indonesia bukan hanya siapa presidennya, tetapi juga bagaimana sistem politik bekerja, bagaimana partai mengendalikan kekuasaan, bagaimana oligarki mempengaruhi kebijakan, dan bagaimana hukum ditegakkan secara adil.
Presiden yang baik bisa terhambat oleh sistem yang buruk. Sebaliknya, pemimpin yang punya gagasan baik pun bisa gagal jika tidak berani mengambil keputusan sulit.
Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan hanya “apakah Anies akan membuat Indonesia lebih baik?” Pertanyaan yang lebih tajam adalah: jika Anies berkuasa, apakah ia berani membuktikan gagasannya dalam kebijakan nyata?
Apakah ia berani menjaga kebebasan sipil, bahkan ketika kritik itu menyerang dirinya sendiri?
Apakah ia berani melawan kepentingan oligarki, bukan hanya mengkritiknya dari luar kekuasaan?
Apakah ia berani membentuk kabinet berdasarkan kapasitas, bukan sekadar bagi-bagi kursi politik?
Apakah ia berani membuat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil tanpa merusak stabilitas fiskal?
Apakah ia berani menjaga hukum tetap independen, meskipun hukum itu menyentuh orang-orang dekat kekuasaan?
Di situlah ukuran sebenarnya.
Anies bisa menjadi harapan, tetapi harapan harus diuji. Anies bisa menjadi alternatif, tetapi alternatif harus punya keberanian eksekusi. Anies bisa berbicara tentang perubahan, tetapi perubahan tidak boleh berhenti sebagai slogan kampanye.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia sering kekurangan pemimpin yang konsisten antara kata dan tindakan.
Jika Anies menjadi presiden, Indonesia mungkin bisa lebih baik apabila ia mampu menjaga demokrasi, memperkuat hukum, membuka ruang kritik, memperbaiki pendidikan, dan membangun ekonomi yang lebih adil. Tetapi Indonesia juga bisa tetap berjalan di tempat jika gagasan-gagasan besar itu akhirnya kalah oleh kompromi politik, tekanan elite, dan kepentingan kekuasaan.
Maka, jawaban paling jujur adalah: Anies bisa saja membuat Indonesia lebih baik, tetapi tidak ada jaminan otomatis.
Yang menentukan bukan hanya nama Anies. Yang menentukan adalah keberanian, integritas, konsistensi, dan kemampuan mengubah gagasan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Sebab rakyat tidak hidup dari pidato. Rakyat hidup dari harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan yang layak, hukum yang adil, dan kebebasan untuk bersuara tanpa rasa takut.
Presiden yang baik bukan yang paling pandai berbicara tentang perubahan. Presiden yang baik adalah yang mampu membuat perubahan itu benar-benar terjadi.
